Perempuan Aceh Diharapkan Punya Ruang Khusus Dalam Kontribusi Pembangunan Aceh

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Perempuan di Aceh diharapkan diberikan ruang khusus untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam pembangunan Aceh.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati mengatakan bahwa partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) masih terbatas, begitupun dalam struktur pengambilan kebijakan di tingkat desa sampai provinsi.

“Saat ini hanya Kota Banda Aceh yang menginisiasi Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (MUSRENA) sebagai mekanisme perencanaan daerah yang memberikan ruang khusus bagi
perempuan dan kelompok marjinal di Banda Aceh untuk terlibat aktif,” katanya saat pertemuan di Soba Cafe pada Sabtu (10/2/2023).

Data Statistik Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DPPPA Provinsi Aceh tahun 2022 mencatat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh adalah 92,24, lebih tinggi dari IPG nasional sebesar 91,63.

Adapun Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) Provinsi Aceh Tahun 2022 meningkat menjadi 63,92 persen, dari tahun sebelumnya sebesar 63,47 persen, dengan rincian 11,11 persen, untuk keterlibatan perempuan di
parlemen sebanyak 54,08 persen, perempuan sebagai tenaga professional, serta sumbangan pendapatan
perempuan mencapai 34,87 persen.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh tahun 2022 yang merupakan representatif peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan
politik di Aceh masih tertingal dari standar IDG Indonesia yang mencapai 76,59 persen.

Kabupaten dengan IDG terendah justru Aceh Besar, Kabupaten yang terletak paling dekat dengan ibu kota provinsi Aceh dengan jumlah IDG 47,65, disusul oleh Aceh Utara sebesar 52.00 dan Aceh Timur 52,27. Kabupaten dengan IDG tertinggi yaitu Kabupaten Aceh
Tamiang mencapai 75, 64 persen.

“Di sisi lain, sebagai provinsi yang mengalami peristiwa konflik (bersenjata) dan kekerasan sosial yang cukup panjang, Aceh memiliki kerentanan. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus terjadi dalam dimensi berbeda, modus semakin beragam, dan meningkat pada saat pandemi,” lanjutnya.

Berdasarkan data UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per-Juli 2022
mencapai 602 kasus, tahun 2021 mencapai 924 kasus dan tahun 2020 sebanyak 905 kasus.

Kota Banda Aceh menjadi Kota dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 64 kasus, dan Kabupaten dengan angka kasus kekerasan terendah adalah Aceh Jaya dengan jumlah 0 kasus.

Rendahnya jumlah kasus terlapor dapat disebabkan karna korban tidak melapor
atau tidak mengetahui informasi untuk menyampaikan laporan ketika terjadi kekerasan.

“Nah media menjadi sumber informasi, pendidikan dan hiburan yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Selain mampu mengkonstruksi masyarakat,
media juga menjadi jaringan strategis untuk memperkuat dukungan dan advokasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat perubahan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap adanya jurnalisme berperspektif gender untuk memastikan peran serta media dalam memperkuat keadilan dan equality gender di masyarakat, menyuarakan persoalan perempuan dan anak, serta sebagai penggerak perdamaian dan pembangunan di Aceh.

Dimana media menjadi sumber informasi, pendidikan dan hiburan yang memainkan peran penting
dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Selain mampu mengkonstruksi masyarakat, media juga menjadi jaringan strategis untuk memperkuat dukungan dan advokasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat perubahan.