Analisaaceh.com, Banda Aceh | Status kabupaten Aceh singkil sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak mendapat kritik dari elemen mahasiswa. Status miskin yang terus disandang Kabupaten Aceh Singkil sejak 5 tahun terakhir, disebut karena bupati tidak memiliki program jitu untuk mengatasi persoalan.
Bupati dituding seperti membiarkan kemiskinan dan penderitaan terus dialami rakyat tanpa solusi konkrit.
Hal ini seperti disampaikan juru bicara Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) Wilayah Aceh Singkil, Surya Padli dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu, 25 Januari 2020.
Menurut dia, Bupati Aceh Singkil dinilai gagal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh Singkil sesuai dengan visi dan misi. “Angka kemiskinan itu adalah masalah yang sangat besar dan mengancam bagi kelangsungan daerah kita,” kata Surya Padli.
Berdasarkan data yang ia rangkum dari hasil temuan Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) dari publikasi data kemiskinan dan ketimpangan kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2017 yang dirilis oleh BPS RI pada awal tahun 2018, menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil menempati urutan pertama sebagai daerah termiskin di Aceh.
Jumlah kaum papa di Aceh Singkil mencapai 22,11 persen, atau naik 0,51 dibandingkan tahun 2016 sebanyak 21,60 persen.
Status daerah tertinggal bagi Aceh Singkil juga ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 4 November 2015.
Dan pada tahun 2019, kata Surya, Aceh Singkil kembali menduduki grafik pertama sebagai daerah termiskin di Provinsi Aceh.
Menurut surya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat selalu datang bergantian. Di sisi lain, Pemerintah Aceh Singkil dianggap seperti teledor untuk bagaimana supaya masalah masyarakat tersebut diselesaikan dengan cepat.
Surya merincikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat tanpa penanganan, mulai permasalahan yang dihadapi nelayan Anak Laut yang mengeluhkan pembatalan penganggaran pengerukan muara untuk mempermudah nelayan keluar masuk dan bersandar di pelabuhan. Serta terkait nasib para nelayan Pulo yang mengalami kerugian akibat ikan sebanyak 2 ton busuk.
“Bayangkan ikan seberat 2 ton busuk dikarenakan stok es batu kurang di daerah itu. Belum lagi jarak tempuh dari Pulo ke Anak Laut, tempat pabrik es yang terbilang jauh sehingga membuat ikan hasil tangkapan nelayan pulo menjadi busuk dan kerugian yang sangat besar dialami para nelayan” sebutnya.
Lain lagi soal rumah tak layak huni dan kebutuhan dasar yaitu listrik. Seperti dilansir sebuah media online, yang mengangkat kisah sepasang suami istri lanjut usia yakni Usman (57) dan istrinya Rahimah (55) yang tinggal di rumah reot tanpa penerangan. Warga Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor ini punya impian memiliki lampu penerangan di gubuk mereka.
“Ini adalah permasalahan yang harus cepat ditangani Pemerintah Aceh Singkil karna pada dasarnya ini adalah jaman elektronik bukan lagi jaman purba yang harus menyalakan api untuk penerangan” sindirnya.
Surya juga menambahkan permasalahan-permasalahan lain juga masih banyak mulai dari pendidikan, infrastruktur jalan serta kesehatan yang belum begitu baik yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh Singkil.
SPMA, kata Surya mendesak Bupati Aceh Singkil agar serius menangani persoalan dan tidak bertele-tele. Bupati dan wakilnya disebut harus mengimplementasikan visi dan misi tentang kesejahteraan. Apabila kemiskinan tak bisa dientaskan maka daerah bisa hancur karena garis kemiskinan tersebut.
“Jikalau memang tidak mampu mengimplementasikan visi serta misi pada masa kempanye dulu lebih baik bapak bupati mengundurkan diri dari jabatanya” demikian Jubir SPMA.
