WALHI Sebut Alamat Perusahaan Tambang PT LMR Bodong

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyebutkan bahwa alamat PT Linge Mineral Resources (PT LMR) yang berlokasi di Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav 76-78, Jakarta – 12910 diduga bodong alias alamat palsu.

Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin Senin (30/10/2023) mengatakan surat tanggapan terkait Pengumuman Tambahan Rencana Studi AMDAL Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Bijih Emas DMP di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah telah dikirimkan ke alamat tersebut namun dikembalikan oleh ekspedisi pengiriman barang ke Banda Aceh.

“Pihak ekspedisi pengiriman barang menjelaskan tidak menemukan lagi alamat tersebut. Keterangannya yang dituliskan pada dokumen tersebut yakni kantor sudah pindah,” ujarnya.

Padahal, sambungnya, WALHI Aceh mengambil alamat tersebut dari pengumuman tanggapan yang diterbitkan pada 29 September 2023 melalui media cetak lokal di Aceh.

Dengan dikembalikan surat tanggapan tersebut menjadi bukti bahwa alamat tersebut palsu, karena ekspedisi pengiriman menyebutkan, keberadaan alamat tersebut bukan lagi milik PT LMR.

Berdasarkan temuan ini, PT LMR jelas telah menyebarkan informasi bohong dalam pencantuman alamat perusahaan. Apa lagi alamat tersebut sudah pindah sejak pertengahan 2022 lalu. Sedangkan tanggal pengumuman rencana studi AMDAL milik PT LMR mulai dipasang pada 29 September 2023.

“Ini jelas ada pembohongan publik, karena keterangan dokumen yang dikembalikan dituliskan Kantor Sudah Pindah, ada unsur kesengajaan, karena sudah hampir satu tahun lalu kantor sudah pindah,” jelasnya.

Padahal, menurutnya, pengumuman tersebut yang disampaikan melalui media massa berfungsi untuk mendapatkan tanggapan publik atas konsesi lahan tambang yang hendak beroperasi di Kecamatan Linge. Alamat yang dicantumkan itu, agar publik dapat mengirimkan tanggapan atas rencana studi AMDAL milik PT LMR tersebut.

Namun bila alamatnya bodong, sebutnya, bagaimana publik dapat mengirimkan tanggapannya ke pihak perusahaan atas izin konsesi tambang tersebut. Seharusnya pihak perusahaan mencantumkan alamat asli, bukan malah alamat palsu.

“Kalau pun sudah pindah kantor, mengapa tidak diberitahukan, maka kami menduga ini ada faktor kesengajaan, alamat itu bukan persoalan sepele, karena itu bagian dari identitas suatu lembaga,” ungkapnya.

Memalsukan identitas merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undangan (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 dengan ancaman penjara bisa mencapai 2 sampai 10 tahun.

“Tentunya juga melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 seperti tercantum pada Pasal 55,” jelasnya.

Oleh karena itu WALHI Aceh meminta KLHK untuk memanggil manajemen perusahaan PT LMR untuk mengklarifikasi terkait pencantuman alamat diduga palsu dalam pengumuman rencana studi AMDAL tersebut. Karena selain ada pembohongan publik, pihak KLHK juga telah dikadalin oleh perusahaan dengan memberikan alamat yang bukan sebenar-benarnya.

“KLHK itu sebagai lembaga negara itu jangan sampai dikadalin oleh perusahaan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya WALHI Aceh juga telah menyatakan sikap menolak tambang emas PT LMR demi menyelamatkan lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), perekonomian dan sosial budaya di dataran tinggi Gayo.

Kehadiran tambang emas di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah akan berdampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem, terutama berefek terhadap kualitas kopi sebagai komoditas unggulan dan pendapatan utama masyarakat di dataran tinggi Gayo.

Hasil analisis WALHI Aceh, sebutnya, keberadaan PT LMR tidak hanya menyebabkan terganggu ekosistem di Aceh Tengah, juga merupakan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Jambo Aye Lumut, Linge, Owaq, dan Penarun. Dampaknya tidak hanya di hulu, tetapi juga sampai ke hilir yang meliputi Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Bener Meriah.

Celakanya, dari total 974 DAS di Aceh, terdapat 20 DAS dalam kondisi kritis atau harus dipulihkan, satu di antaranya adalah DAS Jambo Aye yang masuk dalam perizinan PT LMR. Bila perusahaan tersebut beroperasi, diperkirakan kondisinya akan semakin parah dengan adanya tambang emas tersebut.

“Ini jelas tidak hanya berdampak di dataran tinggi Gayo, juga sampai ke pesisir Aceh Utara dan Aceh Timur. Terlebih lagi DAS Jambo Aye merupakan DAS prioritas berdasarkan SK 328/MenHut-II/2009 Penetapan DAS Prioritas,” tegasnya.