Banjir Aceh Dinilai Di luar Kendali Daerah, DPR RI Desak Status Bencana Nasional

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir besar yang melanda Aceh sebagai bencana nasional, menyusul dampak kerusakan yang dinilai sudah berada di luar kemampuan penanganan daerah.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan banjir Aceh bersama Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, perwakilan Kementerian Sosial, BNPB, dan lembaga terkait di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (10/12/2025).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan skala bencana di Aceh tidak lagi bisa dikategorikan sebagai bencana daerah.

“Bencana ini harus menjadi bencana nasional,” tegas Ansory.

Menurutnya, percepatan penetapan status bencana nasional penting agar Aceh bisa segera masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga yang kini bertahan lama di pengungsian.

Sementara itu, Anggota DPR RI Husni Thamrin mengkritik keras kinerja Kementerian Sosial dalam penanganan pengungsi. Ia menyebut jumlah dapur umum yang dibangun tidak sebanding dengan jumlah korban terdampak.

“Kemensos baru membangun 21 dapur umum untuk sekitar 100 ribu orang, sementara pengungsi di Aceh lebih dari 900 ribu jiwa. Ini timpang,” katanya.

Husni juga mendesak BNPB segera mengerahkan alat berat, logistik, dan bantuan lintas provinsi dari daerah yang tidak terdampak bencana.

“Apa yang dimiliki BNPB di wilayah lain harus segera digeser ke Aceh,” ujarnya.

Sejumlah anggota DPR lainnya menilai lambannya penanganan disebabkan data bencana yang tidak akurat sampai ke Presiden. Mereka menuding adanya laporan yang mengecilkan dampak bencana sehingga kebijakan pusat terlambat.

“Data yang sampai ke Presiden seolah membuat bencana ini tampak biasa, padahal kondisinya sangat parah,” kritik salah seorang anggota DPR.

Sekda Aceh M. Nasir memaparkan bahwa banjir dan longsor telah melanda 18 kabupaten/kota, dengan 15 daerah menetapkan status siaga darurat. Aceh Tamiang disebut sebagai wilayah terparah, di mana hampir seluruh permukiman warga terendam lumpur.

“Kerusakannya luas dan masif. Di wilayah tengah Aceh banyak longsor, akses darat terputus, dan stok Bulog mulai menipis,” kata Nasir.

Ia menambahkan lebih dari 165 ribu rumah warga mengalami kerusakan dari kategori ringan hingga berat. Menurutnya, beban sebesar itu mustahil ditanggung pemerintah daerah tanpa intervensi penuh pemerintah pusat.

“Warga Aceh Tamiang kehilangan rumah dan harta benda. Mereka tidak mungkin bangkit sendiri,” ujarnya.

Nasir juga menyoroti belum terselesaikannya persoalan dasar hingga mendekati hari ke-14 masa tanggap darurat provinsi.

“Listrik belum pulih sepenuhnya, jembatan putus belum diperbaiki. Ini menghambat evakuasi dan distribusi bantuan,” tegasnya.

Rapat diakhiri dengan desakan agar BNPB segera mengusulkan penetapan Bencana Nasional Sumatra, dengan Aceh sebagai wilayah terdampak terparah, guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas.