Masady Manggeng Dikukuhkan di PP-GNTI, Fokus Kesejahteraan Nelayan

Analisaaceh.com, Blangpidie | Politisi PDI Perjuangan asal Aceh Barat Daya (Abdya), Masady Manggeng, dijadwalkan dikukuhkan sebagai bagian dari jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (PP-GNTI).

Pengukuhan lulusan SMK Negeri 2 (STM) Meulaboh Jurusan Teknik Gambar Bangunan tahun 2004 itu, dalam pelantikan pengurus badan dan sayap pusat partai, yang akan dipimpin langsung Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pengukuhan tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (21/7/2026) mendatang.

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penguatan konsolidasi organisasi sayap PDI Perjuangan yang bergerak di sektor kerakyatan, khususnya nelayan, petani, dan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mengawal kebijakan di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan nasional.

Kepastian pelantikan tertuang dalam Surat Undangan DPP PDI Perjuangan Nomor 1303/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 17 Juli 2026 tentang Pelantikan Pengurus Badan dan Sayap Pusat Partai. Surat itu ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Berdasarkan lampiran surat tersebut, nama Masady Manggeng tercantum dalam daftar undangan pelantikan jajaran PP-GNTI yang akan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Masady menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam jajaran PP-GNTI. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat organisasi sebagai rumah perjuangan nelayan Indonesia.

“Ini bukan sekadar kepercayaan organisasi, tetapi amanah untuk memastikan suara nelayan benar-benar hadir dalam setiap proses perumusan kebijakan. PP-GNTI harus menjadi organisasi yang mengawal kepentingan nelayan, memperjuangkan hak-haknya, sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir,” kata Masady, Minggu (19/7/2026).

Masady menilai, Indonesia sebagai negara kepulauan harus menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

“Bagi saya, nelayan bukan sekadar profesi. Nelayan adalah garda terdepan kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Mereka menjaga laut Indonesia, menyediakan sumber pangan bagi rakyat, sekaligus menjadi penjaga terdepan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Karena itu, negara wajib menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan, bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi membangun sistem yang menjamin kesejahteraan mereka secara berkelanjutan,” ucapnya.

Pengukuhan tersebut dinilai sejalan dengan rekam jejak Masady Manggeng di bidang kemaritiman, dan politik kerakyatan.

Bahkan, lulusan SMK Negeri 2 (STM) Meulaboh Jurusan Teknik Gambar Bangunan tahun 2004 itu pernah menjabat Ketua OSIS Periode 2002–2003 sebelum melanjutkan pendidikan ke Universitas Riau.

Di perguruan tinggi, Masady dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum Badan Otorita Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Riau dan kemudian menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) Periode 2007–2009.

Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Panitia Pendirian dan Kongres Pertama Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), serta menjadi salah satu Deklarator Forum Maritim Hebat (FMH) pada 2014 yang dikenal melalui program “Blusukan 1.000 Pulau”.

Dalam berkarir di partai, Masady pernah menjabat Komite Bidang Kemaritiman DPP PDI Perjuangan periode 2014–2019 dan merupakan alumni Diklat Kader Pratama PDI Perjuangan Jakarta Timur. Pada Pemilu 2024, ia juga pernah maju sebagai calon anggota DPR RI PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II.

Masady menegaskan PP-GNTI harus menjadi organisasi yang hadir di tengah rakyat, tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak kepada nelayan.

“Nelayan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan kebijakan yang adil, akses yang mudah terhadap sarana produksi, perlindungan yang memadai, dan kepastian kesejahteraan. PP-GNTI harus menjadi jembatan antara aspirasi nelayan dengan negara, sekaligus menjadi mitra yang kritis dan konstruktif dalam merumuskan solusi bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional,” sebutnya.

Ia berharap pengukuhan pengurus PP-GNTI menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah, serta melahirkan program-program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, petani, dan masyarakat pesisir.

“Indonesia hanya akan menjadi negara maritim yang kuat apabila nelayannya berdaulat, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Masady.