Ilustrasi
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh mengungkapkan masih banyak perusahaan di provinsi tersebut yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dari total potensi 711.707 karyawan, hanya 328.276 pekerja yang tercatat aktif sebagai peserta.
Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husein, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat.
Menurutnya, lampiran kepesertaan BPJS bahkan menjadi salah satu syarat wajib dalam proses pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Pengawas ketenagakerjaan akan terus melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh. Bahkan, untuk pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kami mensyaratkan lampiran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan,” ujar Akmil, Senin (15/9/2025).
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Akmil menjelaskan bahwa penerapannya sudah sesuai ketentuan pada sebagian besar perusahaan formal, besar, dan menengah. Namun, untuk sektor usaha kecil dan UMKM, penentuan upah lebih fleksibel.
“Besaran upah bagi UMKM disesuaikan atau disepakati antara pekerja dan pengusaha,” jelasnya.
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemulihan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat (PHB) di Aceh…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Dua nelayan warga asal Gampong Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat…
Analisaaceh.com, Meulaboh | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh meraih capaian baru dalam…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh resmi menetapkan Pedoman Pelaksanaan Reparasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM…
Komentar