Solar Subsidi Langka di Aceh Selatan, Nelayan Tak Bisa Melaut

Analisaaceh.com, Tapaktuan | Nelayan di Kabupaten Aceh Selatan mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dalam sebulan terakhir. Kondisi ini memaksa para nelayan mengurangi jadwal melaut, sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan keluarga.

Panglima Laot Aceh Selatan, Muhammad Jabal mengatakan, keterbatasan stok solar membuat nelayan tak bisa melaut sebagaimana biasanya. Bahkan, kondisi ini sangat memukul perekonomian nelayan

“Biasanya kami bisa berada di laut sampai sepuluh hari, tapi sekarang hanya tujuh hari saja karena stok BBM solar susah didapat,” kata Muhammad Jabal, Sabtu (18/10/2025).

Lebih lanjut, sebut Jabal, dalam beberapa pekan terakhir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sering kosong. Nelayan pun terpaksa mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat, meskipun hasilnya tak selalu memuaskan.

“Nelayan harus antri lama di SPBU, kadang tidak dapat sama sekali dan sering pulang dengan tangan kosong. Ini sangat menyulitkan kami,” keluh Jabal.

Sementara itu, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan, Jeri Rahmat turut menyoroti persoalan kelangkaan solar bersubsidi tersebut. Ia menyebut, kelangkaan BBM bersubsidi menjadi penghambat aktivitas penangkapan ikan, sekaligus menyebabkan biaya operasional nelayan meningkat tajam.

“Tanpa solar, kapal tidak bisa jalan dan beroperasi. Kalau begini terus, nelayan bisa rugi besar,” ucap Jeri.

Menurut Jeri, fenomena kelangkaan BBM bersubsidi seperti ini sering terjadi menjelang akhir tahun tanpa ada solusi yang nyata. Hal ini, menandakan lemahnya sistem distribusi dan pengawasan pemerintah.

“Padahal, berdasarkan data, serapan BBM bersubsidi nelayan masih di bawah 50 persen dari kuota yang tersedia. Pemerintah seharusnya memastikan dan memikirkan bagaiman agar kouta BMM yang diberikan benar-benar terserap dan tepat sasaran sehingga nelayan tidak gagal melaut karena langkanya solar,” tegasnya.

Jeri juga mendorong pemerintah daerah agar memperluas pembangunan SPBN di wilayah pesisir dan kampung nelayan. Ia menilai, keberadaan SPBN yang minim turut memperparah kondisi kelangkaan solar.

Ia juga menyoroti adanya keanehan di lapangan, di mana solar di pengecer justru mudah ditemukan dengan harga tinggi ketika di SPBU atau SPBN terjadi kelangkaan.

“Ini jelas ada yang tidak beres dan sangat merugikan nelayan. Kondisi ini juga bertentangan dengan semangat pemberdayaan nelayan yang digaungkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Jeri menilai minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap distribusi BBM subsidi telah memperparah penderitaan nelayan. Ia mendesak Pemkab Aceh Selatan segera memanggil pihak Pertamina dan pengelola SPBU/SPBN untuk mencari solusi nyata atas persoalan yang sudah berlarut-larut ini.

“Kami berharap agar BBM di SPBN selalu tersedia dan pemerintah benar-benar memperhatikan nasib nelayan. Jika dibiarkan, ini akan berdampak Panjang terhadap ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut,” pungkas Jeri Rahmat.