SPBU ini Terkena OTT Karena Jual BBM ke Mafia

ANALISAACEH.COM, DELISERDANG | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Ditpolairud Polda Sumut.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, SPBU Pertamina itu kedapatan jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kepada mafia minyak untuk dikelola kembali.

Operasi tangkap tangan ini dipimpin Kasubdit Gakkum AKBP Jenda Kita Sitepu pada Rabu (29/1/2020) sekitar pukul 01.55 WIB dini hari. Ia menjelaskan, modus yang dilakukan SPBU tersebut dengan cara menjual BBM jenis solar subsidi ke mobil tangki pengepul untuk dijual kembali dengan harga industri.

“Saat pengerebekan para tersangka mengaku pengisian BBM jenis solar ini ke mobil tangki itu atas perintah manajernya dan mereka melakukan kegiatan itu pada malam hari,”ucap Jenda.

Seluruh pelaku sudah diamankan di Mako Ditpolairud Polda Sumut Belawan, tepat pukul 3.00 WIB dini hari.

Pelaku yang diamankan antara lain sopir truk tanki inisial N (30) warga Marelan, H penjaga malam SPBU, Z pengamat meteran, C cleaning service, A operator pengisian BBM dan N (28) warga Sei Baharu Hamparan Perak yang bekerja sebagai kasir SPBU.

“Barang bukti yang kita amanakan adalah mobil tangki ilegal kapasitas 18.000 liter dengan nomor polisi BK 9365 GI, sedangkan solar yang sudah terisi ke truk sekitar 10.000 – 12.000 liter dan selang dari dispenser ke mobil tangki serta penyitaan terhadap SPBU nya sendiri,” tambahnya.

Sementara itu Dir Polariud Polda Sumut Kombes Pol Roy H, M, Sihombing saat dikonfirmasi membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan jajarannya.

“Ini kejahatan sekaligus kezaliman kepada masyarakat kecil, di mana SPBU ini juga menerima jatah BBM solar untuk nelayan dari Pertamina, namun setiap nelayan membeli BBM jenis solar operator selalu mengatakan habis,” tegasnya.

Lebih lanjut Roy mengatakan, pihaknya akan serius menindak penyelewengan BBM subsidi.

“Ya, kita serius karena banyaknya potensi kebocoran penyaluran BBM yang merugikan negara dan masyarakat,” pungkasnya.